HKI Sebagai Jaminan Fidusia

September 21, 2020

KEKAYAAN INTELEKTUAL

Kekayaan Intelektual (“KI”) merupakan kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia yang dapat berbentuk ide dan/atau gagasan yang telah diekspresikan dalam bentuk karya cipta yang berwujud seperti penemuan di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya-karya intelektual tersebut diberikan perlindungan oleh hukum yang dikenal sebagai Hak Kekayaan Intelektual (“HKI”).

Secara umum, HKI merupakan perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara kepada seseorang atau sekelompok orang maupun badan yang mengajukan permohonan pendaftaran atas KI kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (“Ditjen KI”) sesuai dengan peryaratan yang ada. Setelah proses pencatatan selesai dan KI yang didaftarkan telah resmi tercatat pada Ditjen KI, maka pemilik atau pemegang HKI memperoleh perlindungan hukum berupa hak eksklusif untuk menggunakan haknya dan mencegah pihak lain untuk menerima manfaat atas KI tersebut tanpa izin dari pemilik atau pemegang HKI selama jangka waktu tertentu.

Adapun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Indonesia mengenal 7 (tujuh) jenis HKI yang diberikan perlindungan secara hukum yaitu Hak Cipta, Paten, Merek dan Indikasi Geografis, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Perlindungan Varietas Tanaman.

HKI SEBAGAI BENDA BERGERAK TIDAK BERWUJUD

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”), dijelaskan bahwa benda adalah setiap barang dan/atau hak yang dikuasai oleh hak milik. Adapun benda dapat dibedakan menjadi benda bergerak dan tidak bergerak, benda berwujud dan tidak berwujud, serta benda terdaftar dan tidak terdaftar.

Lebih lanjut, konsep hukum perdata Indonesia juga mengenal hak kebendaan (zakaalijkrecht) yang merupakan hak mutlak atas suatu benda dimana hak tersebut memberikan hak untuk menguasai secara langsung yang dapat dipertahankan terhadap siapapun. Dengan mempertimbangkan konsep perlindungan hukum HKI yang merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh hukum kepada pemegang HKI serta merujuk pada penjelasan sebelumnya, dapat dipahami bahwa KI termasuk dalam kategori benda bergerak tidak berwujud yang terdaftar dengan hak penguasaan serta memiliki nilai ekonomis sehingga dapat dikategorikan sebagai harta kekayaan atau aset.

HKI SEBAGAI OBJEK JAMINAN PEMBIAYAAN

Berdasarkan KUHPer, hak kebendaan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu hak kebendaan yang memberikan jaminan dan hak kebendaan yang memberikan kenikmatan. Sehubungan dengan penjaminan atas HKI, ketentuan tersebut diatur secara khusus dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Pasal 108 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten yang menyatakan bahwa Hak Cipta dan/atau Paten dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia. Sehubungan dengan penjaminan terkait jenis-jenis KI lainnya, hal tersebut diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif yang menyatakan bahwa Pemerintah memfasilitasi skema pembiayaan berbasis KI bagi Pelaku Ekonomi Kreatif. Ketentuan mengenai skema pembiayaan berbasis KI sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Pemerintah.*)

*) sampai dengan saat ini Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut masih dalam proses.

Namun demikian, meskipun ketentuan penjaminan terkait jenis-jenis KI lainnya belum diatur secara tegas, dengan mempertimbangkan hak kebendaan yang melekat pada KI, jenis-jenis KI yang tidak diatur secara khusus tersebut tetap dapat dibebankan dengan Jaminan Fidusia sama hal nya seperti Hak Cipta dan/atau Paten.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (“UU No. 42/1999”) mendefinisikan Jaminan Fidusia sebagai jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang tidak dapat dibebani hak tanggungan dan benda yang dijaminkan tersebut tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu.

Adapun definisi benda yang dapat dijadikan obyek Jaminan Fidusia sebagaimana dinyatakan dalam UU 42/1999 meliputi segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak, yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik. Oleh karenanya, HKI yang merupakan benda bergerak tidak berwujud termasuk sebagai objek Jaminan Fidusia. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa HKI juga termasuk sebagai benda terdaftar mengingat hak atas KI baru timbul setelah KI tersebut secara resmi terdaftar pada Ditjen KI. Oleh karenanya, KI yang belum terdaftar pada Ditjen KI tidak dapat dijaminkan secara fidusia karena kepemilikannya masih dapat dipertentangkan secara hukum oleh pihak ketiga.

PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, pembebanan Jaminan Fidusia harus dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan kemudian diajukan untuk didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia melalui sistem pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik.

Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta Jaminan Fidusia. Permohonan pendaftaran tersebut akan memperoleh bukti pembayaran dan setelah pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia melalui bank persepsi berdasarkan bukti pendaftaran, Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal Jaminan Fidusia dicatat.

EKSEKUSI HKI SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA

Pasal 29 UU No. 42/1999 menetapkan 3 (tiga) cara untuk eksekusi obyek Jaminan Fidusia, yaitu: (i) pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) UU No. 42/1999, (ii) penjualan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum, dan (iii) penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

1. Eksekusi Berdasarkan Pelelangan Umum

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara No. 2/KN/2017 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang, dokumen yang harus disampaikan pada saat permohonan lelang antara lain adalah sebagai berikut:

No.

Dokumen

Catatan

1.

Salinan perjanjian pokok

-

2.

Salinan Sertifikat Jaminan Fidusia dan Akta Jaminan Fidusia

-

3.

Salinan perincian hutang/jumlah kewajiban yang harus dipenuhi

-

4.

Bukti yang mencerminkan bahwa debitor telah wanprestasi (mis. surat-surat peringatan)

-

5.

Surat pernyataan dari Penerima Fidusia untuk bertanggung jawab apabila terjadi gugatan perdata dan/atau gugatan pidana

-

6.

Bukti kepemilikan hak atas objek lelang

Meskipun esensi dari penjaminan secara fidusia adalah objek Jaminan Fidusia tetap berada pada penguasaan Pemberi Fidusia, Penerima Fidusia perlu mensyaratkan pemilik KI untuk meyerahkan asli sertifikat KI yang dijaminkan.

Khusus untuk rahasia dagang, tidak dapat dilelang di kantor lelang karena tidak adanya bukti kepemilikan.

7.

Salinan laporan penilaian/penaksiran (appraisal) atas objek jaminan

Belum dapat dipastikan apakah telah terdapat lembaga jasa penilai (appraiser) tersertifikasi/terakreditasi untuk KI di Indonesia.

2. Penjualan Bawah Tangan

Penjualan bawah tangan dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan kedua belah pihak. Penjualan dapat dilaksanakan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan/atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan.

Dalam mekanisme ini tidak disyaratkan adanya penilaian (appraisal) atas KI. Namun perlu diperhatikan bahwa tanpa adanya lembaga penilai yang dapat menentukan nilai wajar KI dan/atau pasar atas KI yang dapat menjadi acuan dalam menetapkan nilai pasar wajar, harga penjualan yang disepakati rentan gugatan dari pihak yang berkepentingan.

KESIMPULAN

Meskipun peraturan perundangan yang ada saat ini memungkinkan HKI untuk dijadikan objek jaminan, namun perlu peraturan pemerintah yang mengatur mengenai mekanisme, syarat dan ketentuan aset KI sebagai salah satu objek Jaminan Fidusia dan juga perlu adanya pengaturan lebih lanjut untuk memastikan ketersediaan lembaga penilai KI yang diakui untuk dapat melakukan penilaian atas KI serta kesediaan kantor lelang untuk melakukan eksekusi jaminan atas KI. Lebih lanjut, mengingat HKI termasuk benda terdaftar, perlu diperhatikan pula terkait mekanisme pada Ditjen KI terkait pencatatan penjaminan atas KI serta pengalihan kepemilikan akibat eksekusi jaminan.