Webinar Hukum Merek

August 25, 2020

Pada Jumat, 3 Juli 2020, Tumbuan & Partners telah mengadakan webinar dengan tema “Hukum Merek: Perlindungan Hukum atas Merek dan Penyelesaian Sengketa di Pengadilan”, yang dibawakan oleh associate lawyer kami, Aprilia Pratiwi dan of-counsel kami, Sigit Nugraha.

Hak atas Kekayaan Intelektual

Pada webinar ini , pertama-tama kami membahas mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual (“HKI”) secara umum yang merupakan suatu perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara kepada seseorang atau sekelompok orang ataupun badan yang mengajukan permohonan pendaftaran sesuai dengan persyaratan yang ada atas ide dan/atau gagasan yang dituangkan ke dalam bentuk suatu karya cipta (berwujud). Adapun ketentuan mengenai HKI berdasarkan hukum Indonesia antara lain diatur dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU Merek”).

HKI bisa disebut juga sebagai hak eksklusif yang diberikan khusus kepada seseorang atau sekelompok orang ataupun badan yang menciptakan suatu karya cipta. Dengan diberikannya hak ini, pihak lain tidak dapat memanfaatkan secara ekonomis karya cipta tersebut tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari penciptanya. Adapun ruang lingkup HKI cukup luas dan terdapat 7 (tujuh) jenis HKI yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan secara singkat dalam tabel berikut ini:

No.

Jenis HKI

Objek Perlindungan

Jangka Waktu Perlindungan

1.

Hak Cipta

Seni, sastra, ilmu pengetahuan

selama pencipta hidup ditambah 70 tahun setelah meninggal/50 tahun setelah pengumuman/25 tahun (tergantung jenis ciptaan)

2.

Paten

Invensi teknologi

(proses, alat)

20 tahun/10 tahun (tergantung jenis paten)

3.

Desain Industri

Desain penampilan produk

10 tahun

4.

Merek

Tanda/simbol

produk dagang/jasa

10 tahun dan dapat diperpanjang

5.

Perlindungan Varietas Tanaman

Varietas dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama

20 tahun untuk tanaman semusim

25 tahun untuk tanaman tahunan

6.

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Desain tata letak rangkaian IC

(integrated circuit)

10 tahun

Merek

Merek memiliki peranan yang penting dalam kehidupan ekonomi, terutama dalam dunia perdagangan barang dan jasa untuk memberikan daya pembeda dengan produk lain yang sejenis. Merek dapat merupakan alat promosi dan memberikan daya tarik produk. Mengingat tingginya tingkat persaingan usaha khususnya di bidang perdagangan, suatu merek dapat dianggap memiliki nilai dan dipandang sebagai harta kekayaan atau aset apabila merek tersebut telah memiliki daya promosi dan/atau daya tarik.

Perlindungan hukum terhadap merek diberikan melalui proses pendaftaran yang diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menkumham”) melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (“Ditjen KI”) yang mana setelah merek tersebut terdaftar dan Sertifikat Hak atas merek (“Sertifikat Merek”) diterbitkan oleh Menkumham, akan memberikan hak eksklusif kepada pemegang hak atas merek untuk 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan merek (dapat diperpanjang), dimana selama jangka waktu tersebut, pihak lain dilarang menggunakan merek yang telah terdaftar untuk barang atau jasa yang sejenis, kecuali atas persetujuan dari pemegang hak atas merek yang bersangkutan.

Pendaftaran merek menganut prinsip first to file yang berarti suatu merek bebas dipergunakan oleh siapa saja, sampai ada pihak yang mengajukan klaim hak eksklusif atas merek tersebut melalui pendaftaran. Oleh karenanya, siapapun, baik perorangan maupun badan hukum yang pertama kali mendaftarkan suatu merek untuk kelas dan jenis barang atau jasa tertentu, dianggap sebagai pemilik hak atas merek yang bersangkutan untuk kelas dan jenis barang atau jasa tersebut.

Berikut di bawah ini adalah persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek kepada Ditjen KI antara lain:

1. kartu identitas pemohon (Kartu Tanda Penduduk (“KTP”)/paspor);

2. contoh salinan label merek dagang barang dan/atau jasa yang akan didaftarkan dalam format ‘jpeg’;

3. surat pernyataan yang menyatakan bahwa merek tersebut tidak meniru merek milik pihak lain;

4. penentuan kelas barang dan/atau jasa merek yang akan didaftarkan;

5. untuk pemohon yang merupakan badan hukum, melampirkan akta pendirian dan KTP Direktur perusahaan yang bersangkutan;

6. untuk pemohon yang berkedudukan di luar negeri, harus menunjuk konsultan HKI yang terdaftar di Indonesia.

Apabila kelengkapan yang disyaratkan telah terpenuhi, maka terhadap permohonan pendaftaran tersebut akan diberikan tanggal penerimaan lalu diumumkan/dipublikasikan dalam Berita Resmi Merek selama 2 (dua) bulan. Dalam jangka waktu tersebut, pihak ketiga dapat mengajukan keberatan/oposisi secara tertulis kepada Menkumham atas permohonan yang bersangkutan dengan dikenai biaya sesuai ketentuan yang berlaku dan terhadap keberatan tersebut, pemohon atau kuasanya berhak mengajukan sanggahan secara tertulis kepada Menkumham dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal pengiriman salinan keberatan. Atas keberatan dan sanggahan yang telah diajukan maka Ditjen KI melalui pemeriksa merek akan melakukan pemeriksaan substantif selama 150 (seratus lima puluh) hari kerja terhadap permohonan merek tersebut dan menentukan apakah permohonan merek akan ditolak ataupun disetujui untuk didaftar, jika merek disetujui untuk didaftar maka Sertifikat Merek akan diterbitkan oleh Ditjen KI.


Namun demikian, sertifikat ataupun pendaftaran merek bukanlah keputusan final yang tidak bisa dikoreksi, karena dengan keterbatasan data dan informasi suatu ada kesalahan suatu merek yang telah didaftar tersebut. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 76 UU Merek diatur mengenai gugatan pembatalan merek terdaftar yang diajukan ke Pengadilan Niaga, apabila bisa dibuktikan bahwa pendaftaran merek tersebut melanggar ketentu Pasal 20 dan Pasal 21 UU Merek. Gugatan pembatalan merek dapat dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek, namun gugatan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur itikad tidak baik, atau merek yang bersangkutan tersebut bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum.

Dalam UU Merek juga mengatur penghapusan atas merek terdaftar, hal ini bisa dilakukan oleh pemilik merek yang bersangkutan atau atas prakarsa Menteri setelah mendapat rekomendasi dari Komisi Banding Merek. Gugatan Penghapusan merek terdaftar dapat dilakukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan ke Pengadilan niaga, jika merek tersebut tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.

Adanya first to file system, maka hal yang sangat penting dalam perlindungan suatu merek adalah sebagai pendaftar pertama, filing date awal menentukan siapa pihak yang pertama kali melakukan pendaftaran atas merek tersebut, karena UU akan memberikan perlindungan hukum terhadap pihak yang pertama kali mendaftarkan merek tersebut. Berbagai kasus sengketa merek yang terjadi di Indonesia dikarenakan adanya kelalaian pemilik untuk mendaftarkan mereknya sehingga ada pihak lain yang memanfaatkan dan kemudian mendaftarkan merek tersebut sehingga memperoleh Sertifikat Merek, sehingga pemilik yang sebenarnya merupakan pihak paling berhak menjadi harus mengeluarkan banyak usaha dan biaya dalam mengajukan gugatan di Pengadilan untuk membatalkan pendaftaran merek tersebut.